si anu: Kamu nggak ikut pemilu?
roi : ....
si anu: nggak ikutan nyoblos ya?
roi: nggak (sambil memperlihatkan ke-sepuluh-jarinya yang tidak bertinta)
si anu: Kamu gimana sih?!! ini kan sama artinya membuang hak kamu sebagai warga negara. Kamu warga negara Indonesia kan?! Harusnya kamu menggunakan hak kamu untuk memilih, memilih wakil kamu di pemerintahan, menentukan masa depan bangsa ini lewat pemilu!! Kamu udah nggak perduli sama bangsa kamu sendiri ya?! Warga negara macam apa kamu? Nggak perduli sama nasib bangsa sendiri! Kamu harusnya malu tau!!
Hanya disuruh nentu-in pilihan aja kamu nggak mau, gimana kamu bisa berpartisipasi buat nentu-in nasib bangsa kamu sendiri!
roi: muke lo jaoh...gw nggak dapet kartu pemilih TAU!
si anu: oh....

Banyak yang beranggapan persiapan administrasi Pemilu tahun ini merupakan persiapan yang paling parah sepanjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Deputi Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mempekirakan pada pelaksanaan Pemilu tahun ini, antara 10% sampai 15% warga Indonesia tidak bisa menggunakan haknya karena kekacauan persiapan administrasi. Total jumlah warga negara yang punya hak pilih katanya sekitar 148 juta orang.
Saya sendiri memperkirakan bahwa persentase warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya lebih dari 15%. Mungkin bisa sampai 30% atau 35%. Mengingat bahwa perhitungan hasil Pemilu tahun ini menggunakan sistim proporsional, mungkin bisa dibayangkan 'kadar' keterwakilan rakyat dalam hasil pemungutan suara: rendah atau bahkan sangat rendah.
Rasanya sia-sia saja tujuan iklan layanan masyarakat yang mengajak untuk menggunakan hak pilih kita. Padahal sejak satu atau dua bulan terakhir iklan-iklan layanan masyarakat itu lumayan gencar ditampilkan di media cetak dan media elektronik.
KPU....ngapain aja si lo? persiapan taun-taun cuman segini hasilnya?
Melihat cukup besarnya anggota masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, mau tidak mau ada pikiran negatif yang melintas di benak saya.
....mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mau memanipulasi suara pilihan rakyat pada pemilu kali. berhubung sistimnya berbeda, jadi diambil langkah seperti ini...menghilangkan hak suara sebagian masyarakat.
Indikasi itu semakin kuat ketika salah seorang pengusaha terkemuka Indonesia, Probosutejo, mengungkapkan bahwa dirinya ditawari untuk membeli kartu suara, selembarnya dihargai Rp50.000. Probosutejo akhirnya membeli kartu suara itu, tapi tidak untuk digunakan untuk ikut Pemilu, namun dibeli sebagai barang bukti bahwa ada kegiatan jual beli kartu suara.
Yah...beginilah Indonesia...